Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti menyatakan bahwa pengesahan perubahan UU TNI bertentangan dengan prinsip negara hukum alias rechtstaat. KPK Geledah 23 Lokasi ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results
Feedback